Optimalkan Perencanaan Pembangunan, Kepala Desa Bersama BPD dan Perangkat Desa Kawal Hari Ke-4 Asistensi RKPDesa TA 2027 di Aula DPMD

PASANGKAYU – Pelaksanaan Asistensi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2027 kini telah memasuki hari ke-4. Kegiatan yang bertempat di Aula Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Pasangkayu ini diikuti oleh jajaran desa yang belum melaksanakan asistensi pada hari-hari sebelumnya.

Guna memastikan penyusunan program pembangunan berjalan lancar, terarah, dan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, pelaksanaan asistensi ini dikawal langsung oleh Kepala Desa bersama jajaran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta Perangkat Desa.

Kegiatan asistensi ini diselenggarakan berlandaskan Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 31 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (BAB IV Pasal 29).

Proses pendampingan dan evaluasi dokumen RKPDesa ini melibatkan Tim Asistensi Kabupaten, yang terdiri dari unsur DPMD, Bappeda Litbang, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan, TP PKK Kabupaten, serta Tenaga Ahli P3MD.

Melalui pendampingan intensif dari Tim Asistensi Kabupaten, diharapkan seluruh desa yang hadir dapat menyempurnakan dokumen RKPDesa TA 2027 agar lebih akuntabel, transparan, serta benar-benar mengakomodasi kebutuhan prioritas masyarakat desa.

 

Sumber berita: TPP Kab. Pasangkayu

Perkuat Pendampingan Desa, TPP Kabupaten Pasangkayu Gelar Rakor Bulanan dan Simulasi Monev Dana Desa

PASANGKAYU (14-09-2026) – Jajaran Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kabupaten Pasangkayu menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Bulanan yang melibatkan seluruh Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM), Pendamping Desa (PD), hingga Pendamping Lokal Desa (PLD) se-Kabupaten Pasangkayu.

Rakor ini diselenggarakan sebagai langkah strategis untuk memperkuat koordinasi, mengevaluasi kinerja pendampingan di lapangan, serta menyelaraskan instrumen pemantauan pembangunan desa agar program-program desa berjalan secara akuntabel dan tepat sasaran.

Agenda utama rapat koordinasi kali ini berfokus pada dua aspek krusial, yaitu evaluasi kedisiplinan pelaporan harian pendamping dan simulasi teknis instrumen penginputan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Dana Desa.

Evaluasi Pengisian Daily Report Pendamping (DRP)

Pada sesi pertama, jajaran TAPM memaparkan evaluasi pengisian Daily Report Pendamping (DRP). Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan seluruh PD dan PLD aktif melaporkan setiap bentuk pendampingan yang dilakukan di wilayah binaannya masing-masing.

Tim TAPM menegaskan pentingnya konsistensi serta ketepatan waktu penginputan DRP. Laporan harian tersebut bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen penting untuk mengukur dinamika pendampingan dan penyerapan aspirasi masyarakat di tingkat desa.

Simulasi Komprehensif Penginputan Monev Dana Desa

Sesi berikutnya dilanjutkan dengan simulasi teknis penginputan data Monev Dana Desa (DD). Simulasi ini dirancang agar seluruh personel TPP memiliki pemahaman mendalam terkait instrumen pemantauan program desa yang mencakup delapan indikator utama:

1. Perencanaan: Pemantauan kesesuaian alur penetapan prioritas pembangunan desa.
2. Penyaluran DD: Pengawasan Progres pencairan Dana Desa dari kas daerah ke kas desa.
3. APBDes: Evaluasi tata kelola dan penataan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
4. Realisasi Dana Desa: Peninjauan capaian penyerapan anggaran dan pelaksanaan fisik/program di lapangan.
5. Data BNBA (By Name By Address): Validasi akurasi data penerima manfaat program agar transparan dan tidak tumpang tindih.
6. KPM BLT: Pemutakhiran serta penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.
7. Penanganan Masalah: Identifikasi potensi kendala serta langkah penyelesaian masalah administrasi dan teknis secara berjenjang.
8. Peningkatan Kapasitas: Pemetaan kebutuhan pelatihan untuk penguatan aparatur desa dan lembaga kemasyarakatan desa.

Melalui rakor dan simulasi ini, seluruh TPP Kabupaten Pasangkayu berkomitmen untuk meningkatkan kapabilitas pendampingan di wilayah kerja masing-masing. Langkah ini diharapkan dapat mendorong tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik, transparan, serta berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten Pasangkayu.

Sumber berita: TPP Kab. Pasangkayu 

 

Rakor Bulanan TPP Pasangkayu: Tingkatkan Efektivitas Pendampingan Desa melalui Penguatan Materi Strategis

PASANGKAYU (27-08-2026) – Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kabupaten Pasangkayu menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Bulanan yang bertempat di Balai Desa Karya Bersama, Kecamatan Pasangkayu. Agenda ini menjadi wadah evaluasi kinerja sekaligus pemantapan strategi pendampingan desa untuk periode berjalan.

Kegiatan rakor dipimpin langsung oleh jajaran Tim Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten Pasangkayu. Setiap anggota TAPM memaparkan materi teknis dan arahan sesuai dengan bidang serta fokus tanggung jawab masing-masing.

Fokus Paparan dan Pembahasan Materi

• Akuntabilitas & Tata Kelola Keuangan Desa: Penyampaian arahan mengenai pengawasan serta evaluasi penyerapan Dana Desa agar tetap akuntabel, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan regulasi terbaru.
• Perencanaan & Pembangunan Desa: Pembekalan teknis terkait pengawalan tahapan perencanaan desa, mulai dari Musdes hingga penyusunan dokumen RKP Desa dan APB Desa.
• Pemberdayaan Ekonomi & BUMDes: Strategi penguatan kelembagaan BUMDes/BUMDesma
  
  serta dorongan digitalisasi usaha desa guna meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).
• Pendataan & Pelaporan Digital: Penekanan pentingnya kedisiplinan pembaruan data SDGS Desa dan penginputan laporan harian pendamping melalui aplikasi resmi Kementerian Desa.
• Pengaduan & Penanganan Masalah: Penguatan mekanisme penanganan aduan masyarakat secara responsif, transparan, dan terstruktur sesuai Standard Operating Procedure (SOP) yang berlaku.
• Peningkatan Kapasitas & Kaderisasi: Strategi pengembangan sumber daya manusia lokal melalui pelatihan berkelanjutan bagi kader desa untuk mendukung kemandirian pembangunan desa.
• Media & Informasi: Optimalisasi publikasi kinerja pendampingan serta penyebarluasan informasi program kerja desa melalui media sosial dan saluran komunikasi publik.

Melalui pelaksanaan rakor di Balai Desa Karya Bersama ini, seluruh Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD) diharapkan dapat menyelaraskan langkah, memperkuat koordinasi antar-wilayah pendampingan, serta mempercepat implementasi program-program prioritas pembangunan desa di seluruh wilayah Kabupaten Pasangkayu. 

Sumber Berita: TPP Kab. Pasangkayu 

 

 

 

Pemerintah Desa Tirta Buana Gelar Musdes Penyusunan Rancangan RKPDes TA 2027 dan DU-RKP TA 2028

 

PASANGKAYU, DAPURANG — Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama Pemerintah Desa Tirta Buana, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, menggelar Musyawarah Desa (Musdes) dalam rangka Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2027 serta Daftar Usulan RKP (DU-RKP) Tahun Anggaran 2028.

Kegiatan yang berlandaskan Permendes PDTT No. 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa tersebut berlangsung penuh khidmat pada Jumat, 14 Agustus 2026, bertempat di Kantor BPD Desa Tirta Buana.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Ketua BPD Desa Tirta Buana, Mu'alim, serta dihadiri oleh jajaran unsur pimpinan pemerintahan dan kemasyarakatan, di antaranya:

• Sekcam Dapurang (mewakili Camat Dapurang)
• Kepala Desa Tirta Buana beserta perangkat desa dan Kepala Dusun
• Babinsa
• Pendamping Desa (PD)
• Perwakilan instansi pendidikan (Kepala Sekolah SMP, SD, TK/PAUD)
• Perwakilan instansi kesehatan (Kepala Pustu dan Kader Kesehatan)
• Pengurus BUMDes, Pengurus Pasar, TP-PKK, Karang Taruna
• Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Tokoh Perempuan Desa Tirta Buana

Fokus Penyusunan RKPDes dan Penyerapan Aspirasi

Dalam sambutannya, pihak BPD dan Pemerintah Desa menegaskan pentingnya Musdes ini sebagai wadah partisipatif untuk menjaring aspirasi, kebutuhan, serta prioritas pembangunan desa yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, transparansi anggaran, dan kemajuan infrastruktur maupun pemberdayaan ekonomi desa.

Musdes ini membahas secara detail evaluasi program berjalan serta penetapan prioritas usulan pembangunan yang akan dimuat dalam dokumen RKPDes TA 2027 maupun usulan sektoral yang diperjuangkan ke tingkat kabupaten melalui DU-RKP TA 2028.

Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Dapurang mengapresiasi keaktifan seluruh elemen masyarakat dan instansi terkait yang hadir. Beliau menekankan pentingnya sinergi antara program desa dan program pemerintah daerah agar pembangunan yang direncanakan tepat sasaran serta berdampak nyata bagi masyarakat (Kerja Berdampak).

Rangkaian acara diawali dengan pembukaan, pemaparan draft rancangan oleh tim penyusun, diskusi/tanya jawab kelompok aspirasi, hingga penyepakatan serta penandatanganan Berita Acara Musyawarah Desa. Seluruh tahapan acara berjalan dengan lancar, aman, dan kondusif.

Sumber Berita TPP Kab. Pasangkayu 

 

DPMD Pasangkayu Gelar Rakor Pendataan BPD dan Sosialisasi Mekanisme PAW

 

PASANGKAYU – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Pasangkayu menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) di Ruang Rapat Dinas PMD Kabupaten Pasangkayu pada Senin, 10 Agustus 2026. Pertemuan ini dilaksanakan dalam rangka pendataan Perangkat Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik penuh waktu maupun paruh waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.

Rapat ini dihadiri oleh Ketua BPD dari 14 desa di Kabupaten Pasangkayu, yaitu Desa Bulumario, Bajawali, Batu Matoru, Kenangan, Sumber Sari, Lariang, Tikke, Malei, Randomayang, Karya Bersama, Tampaure, Letawa, Kalukunangka, dan Lelejae. Turut hadir dalam jajaran peserta yakni Ketua Asosiasi BPD Kabupaten Pasangkayu, Koordinator Pendamping Desa Kabupaten Pasangkayu, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM), Pendamping Desa (PD), serta Pendamping Lokal Desa (PLD).

Berdasarkan surat undangan tertanggal 7 Agustus 2026 yang ditandatangani Kepala Dinas PMD Kabupaten Pasangkayu, I Nyoman Suandi, S.Pd., M.Si., para anggota BPD yang memilih untuk menjabat sebagai PPPK diinstruksikan membawa serta menyerahkan surat pernyataan pengunduran diri.

Di sela-sela agenda penataan administrasi tersebut, forum dilanjutkan dengan pemaparan materi mengenai Mekanisme Pengantian Antar Waktu (PAW) BPD. Pemaparan ini dibawakan langsung oleh Mauliddin Syam selaku Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) sekaligus PIC Penanganan Masalah. Langkah ini diambil untuk memastikan tata kelola kelembagaan BPD di seluruh desa tetap berjalan optimal dan sesuai aturan perundang-undangan meskipun terjadi pergantian anggota akibat pengangkatan PPPK.

 

Sumber berita: TPP Kab. Pasangkayu

Tingkatkan Transparansi dan Publikasi Desa, PIC Media TPP Pasangkayu Gelar Bimbingan Pengelolaan Website Blogspot untuk 5 Desa

 

SUMBER SARI, 6 Agustus 2026 – Dalam upaya mendorong transparansi informasi publik serta memperkuat digitalisasi di tingkat desa, TAPM sekaligus sebagai (PIC) Media dan Informasi  Kabupaten Pasangkayu menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pengelolaan Media Digital Desa.

Kegiatan bimbingan ini dipusatkan di Kantor Desa Sumber Sari, Kecamatan Bulu Taba, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, pada Kamis (06/08/2026).

Pelatihan ini dihadiri langsung oleh jajaran Aparatur Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa (Sekdes) dan Operator Desa dari 5 (lima) desa, yaitu:

1. Desa Sumber Sari (Tuan Rumah)
2. Desa Lelejae
3. Desa Kasta Buana
4. Desa Ompi
5. Desa Bukit Harapan

Materi dan Fokus Bimbingan

Dalam sesi bimbingan teknis yang berlangsung secara praktis dan interaktif tersebut, PIC Media dan Informasi memberikan pembekalan materi yang berfokus pada tiga pilar utama digitalisasi informasi desa, antara lain:

1. Pembuatan & Konfigurasi Platform Blogspot Desa

Peserta diajarkan langkah-langkah dasar pembuatan blog resmi desa menggunakan platform Blogspot sebagai media publikasi yang efisien, gratis, dan mudah diakses.

2. Penyusunan Menu Navigasi Website

Peserta dipandu dalam merancang struktur menu navigasi yang informatif dan ramah pengguna (user-friendly), seperti penyusunan kanal Profil Desa, Transparansi APBDES, Struktur Organisasi, Potensi Desa, hingga Layanan Masyarakat.

3. Teknik Penulisan & Publikasi Berita Desa

Pelatihan juga menekankan pada tata cara penulisan berita kegiatan desa yang komunikatif dan objektif. Peserta dipandu langsung melakukan praktik mengunggah narasi berita beserta foto dokumentasi kegiatan desa ke platform yang telah dibuat.

Mendorong Kemandirian Digital Desa

Melalui kegiatan bimbingan ini, diharapkan seluruh Sekretaris Desa dan Operator Desa yang hadir dapat secara mandiri mengelola dan mempublikasikan setiap kegiatan pembangunan, kegiatan pemberdayaan masyarakat, serta laporan transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) secara berkala.

Dengan hadirnya website/blogspot resmi di 5 desa tersebut, masyarakat luas maupun pemerintah daerah dapat dengan mudah mengakses informasi serta potensi unggulan yang ada di masing-masing desa secara akurat dan akuntabel.

 

Sumber Berita: TPP Kab. Pasangkayu

 

Perkuat Sinergi dan Kinerja, TAPM Kabupaten Pasangkayu Gelar Rapat Koordinasi di Wisata Desa Batu Oge

 

BATU OGE – Dalam rangka mengevaluasi kinerja sekaligus meningkatkan kapasitas tenaga pendamping di lapangan, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten Pasangkayu menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) berkala. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD) se-Kabupaten Pasangkayu.

Suasana rakor kali ini terasa berbeda karena dilaksanakan di kawasan Wisata Desa Batu Oge, Senin (22/06/2026). Selain memfokuskan diri pada agenda kerja, pemilihan lokasi outdoor ini juga diharapkan dapat menyegarkan pikiran para peserta agar tetap solid dalam mengawal pembangunan desa.

Pembahasan Agenda Strategis Pembangunan Desa

Rapat koordinasi dipimpin langsung oleh jajaran TAPM Kabupaten Pasangkayu dengan membagi pembahasan ke dalam beberapa materi krusial. Setiap materi dipaparkan secara detail oleh para tenaga ahli sesuai bidang fokus masing-masing:

1. Evaluasi Kinerja dan Administrasi Digital (Oleh: Hasmiati)

• Evkin Triwulan II: Menjadi ruang evaluasi menyeluruh terhadap capaian kerja PD dan PLD selama triwulan kedua tahun berjalan demi memastikan target program kerja tercapai.
• Tata Cara Pengisian DRP Baru: Penjelasan mendalam mengenai mekanisme pengisian Daily Report Program (DRP) format terbaru agar pelaporan harian berjalan lebih tertib dan akurat.
• Upload Dokumen APBDes & Aplikasi eHDW: Instruksi percepatan unggah dokumen APBDes bagi 5 desa strategis, sekaligus optimalisasi penggunaan aplikasi electronic Human Development Worker (eHDW) untuk pemantauan stunting di desa.

2. Publikasi, Kapasitas, dan Penanganan Masalah (Oleh: Mauliddin Syam)

• Media dan Informasi serta Peningkatan Kapasitas: Menekankan pentingnya peran pendamping dalam mengelola informasi publikasi desa serta strategi berkelanjutan dalam mendongkrak kapasitas diri TPP di lapangan.
• Pengaduan dan Penanganan Masalah: Pembekalan mengenai langkah-langkah taktis dan legal dalam menerima, menyaring, serta menyelesaikan dinamika maupun pengaduan masalah yang muncul di tingkat desa.

3. Penyaluran Anggaran dan Data Target (Oleh: Hendri Setiawan Hapil)

• Pembayaran BLT dan Penyaluran DD: Pemantauan progres realisasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa agar tepat waktu, disandingkan dengan evaluasi kelancaran tahapan Penyaluran Dana Desa (DD).
• BNBA (By Name By Address): Validasi data penerima manfaat secara mendetail berdasarkan nama dan alamat agar intervensi program pemerintah di desa terdistribusi tepat sasaran.

4. Optimalisasi Pemanfaatan Dana Desa (Oleh: Andi Deddy Yahya)

• Pemanfaatan Dana Desa 2026: Pemaparan arah kebijakan, regulasi, dan prioritas utama pemanfaatan Dana Desa anggaran tahun 2026 agar alokasinya benar-benar menyentuh sektor produktif dan esensial bagi masyarakat desa.

Melalui pelaksanaan rakor ini, seluruh Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kabupaten Pasangkayu diharapkan dapat pulang membawa pemahaman yang seragam. Sinergi yang kuat antara TAPM, PD, dan PLD menjadi kunci utama guna memastikan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan warga.

Sumber berita: TPP Kab. Pasangkayu